Langsung ke konten utama

Kegagalan Otoritarianisme di Afrika utara dan Timur tengah

Revolusi berarti perubahan secara mendasar dan umumnya bersifat masif serta melibatkan berbagai elemen lapisan masyarakat. Revolusi juga berarti perubahan yang cepat atas ketidakpuasan terhadap sistem yang telah berjalan. Konflik yang terjadi di Afrika Utara dan Timur Tengah menunjukkan ada yang harus diubah dan ada sesuatu yang memaksa perubahan harus segera dilaksanakan. Namun, pertanyaan yang menggelitik adalah siapa yang menginginkan perubahan tersebut terjadi? Siapa yang memicu dan mendalangi di balik semua pemberontakan tersebut? Apa kepentingan yang mendasari tindakan tersebut? 

Setidaknya menurut media massa dan para pakar, Tunisia menjadi  negara entry point dari perubahan besar yang terjadi di Timur Tengah. Jatuhnya kekuasaan Ben Ali menjadi pemicu dan penginspirasi beberapa gerakan pro-perubahan negara-negara di kawasan tersebut. Gerakan perubahan umumnya membawa jargon pro-demokrasi, yang sudah muak akan rezim otoritarian yang telah menekan kebebasan berpolitik. Semua terjadi dengan cepat dan beruntun bak deretan kartu domino yang jatuh. Di Mesir, Presiden Mubarak yang berkuasa lebih kurang 31 tahun dijatuhkan pula oleh rakyat dan oposisi selama lebih kurang 2 bulan lamanya. Bersamaan dengan jatuhnya dua rezim tersebut, Yaman, Yordania, Arab Saudi, Iran, Oman, dan Sudan sudah mulai memanas aksi demonstrasi menuntut pemerintahan yang lebih terbuka dan peningkatan kesejahteraan. 

Di Libya, sudah terjadi perang saudara yang melibatkan penentang dan pendukung Presiden Moammar Khadafi yang sudah berkuasa selama 41 tahun. Data menunjukkan 1000 orang lebih tewas dalam kekerasan di salah satu negara penghasil minyak tebesar di dunia ini. Dunia internasional geram melihat tindakan represif Khadafi dan menekannya agar segera turun dari kursi kekuasaan demi terciptanya stabilitas, dan mulai memberikan sanksi terhadap Libya. Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi zona larangan terbang. PBB membekukan keanggotaan Libya. Uni Afrika sebagai organisasi kawasan tempat bernaungnya Libya telah membekukan pula keanggotaan Libya. 

Keadaan ini lantas menimbulkan teka-teki mengenai siapa yang paling diuntungkan dari revolusi ini dan siapa yang paling berkepentingan terhadap demokratisasi kawasan ini. Mengingat selama kurang lebih setengah abad yang lalu, rezim-rezim ini sangat mendapatkan dukungan dari rakyatnya. 

Menurut Karl Marx, konflik dapat terjadi akibat adanya dominasi dari kelas atas terhadap kelas bawah. Kelas bawah merasa bahwa sumber daya sangat dikuasai kelas atas yang tidak memungkinkan kelas bawah melakukan mobilitas sosial atau secara horizontal naik ke level setingkat di atas mereka. Kemudian menurut Emile Durkheim, konflik dapat terjadi akibat fungsi organ-organ negara atau masyarakat yang tidak berjalan dan tidak saling mendukung. Jadi, struktur sosial diumpamakan sebagai organ-organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi masing-masing namun berhubungan dan salingketergantungan. Jika salah satu tidak berfungsi, maka organ yang lain akan terganggu. Dari kedua pemikiran di atas, setidaknya dapat menggambarkan adanya ketidakseimbangan dan intimidasi yang tercipta dari pihak yang mempunyai kekuatan yang lebih besar sehingga memicu suatu perlawanan dari pihak yang merasa tertekan. Di Tunisa dan Mesir yang rezimnya berhasil dijatuhkan, pemimpin yang sudah sangat lama berkuasa, tidak membuka kesempatan bagi pihak lain untuk naik dan terlibat dalam politik. Terlepas dari sengaja atau tidak sengaja, mereka di masing-masing negara yang dipimpinnya telah membangun rezim kuat bersifat otokrasi dan telah menyerap cukup banyak kekayaan negara. Ini menimbulkan kesenjangan antara pemimpin dan yang dipimpin. Selain itu pemimpin tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan kerabat dalam menyerap kekayaan negara. Hal ini yang menyebabkan rakyat merasa dipinggirkan dan berupaya melakukan pemberontakan.

Terjadinya krisis pangan dan melonjaknya harga kebutuhan secara signifikan di kawasan Afrika dan Timur tengah telah menambah masalah dan krisis multidimensial seperti yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Indonesia pada 1998 yaitu pada saat terjadinya reformasi. Depresi yang melanda rakyat kemudian ditambah dengan tekanan akan kebebasan politik, yang dapat terlihat pada ditekannya kelompok oposisi dan kelompok Ikhwanul muslimin (moslim  brotherhood) di Mesir. Ditekannya kelompok ini menyebabkan salah satu organ pengontrol pemerintah tidak berfungsi. Hal inilah yang menyebabkan rakyat semakin marah dan menginginkan Mubarak  turun. Kemudian ditambah pula dengan niat Mubarak untuk menyiapkan putranya sebagai penerus.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Paradoks Finansialisasi Kapitalisme [Paradox of Finance Capitalism]

"It's not a question of worrying or hoping for  the  best,  but of finding new weapons.." - Giles Deleuze- Menyambut penghujung tahun 2011, berbagai kaleidoskop telah diluncurkan: mulai dari gosip, peristiwa membanggakan, fenomena, hingga tragedi dan katastropi mewarnai perjalanan tahun 2011. Namun bagi penulis, krisis ekonomi global 2008 yang dimulai dari krisis kredit perumahan ( subprime mortagage ) merupakan peristiwa yang fenomenal, fundamental, dan monumental. Mengapa? Karena krisis ini membawa dunia pada pertanyaan-pertanyaan baru: seperti apakah kondisi perekonomian dunia hingga 5, 6, 7 hingga 20 tahun ke depan? Siapa sajakah yang dapat bertahan dari krisis ini? Apa yang akan dilakukan mereka yang bertahan dari krisis? bagaimana pemetaan politik dan ekonomi global pasca-krisis ini? Lebih jauh, apakah yang akan terjadi setelah adanya perubahan total pemetaan politik global pasca-krisis? Penulis "mengalamatkan" semua pertanyaan itu pada gaya hidup ...

Pemikiran Feminisme dalam Hubungan Internasional

Sebagai salah satu upaya menengahkan masalah keseimbangan peran antara pria dan wanita dalam masyarakat internasional, pemikiran feminisme hadir sebagai kritik terhadap pemikiran-pemikiran mainstream yang “tradisional” dan bersifat state-centric . Seperti pemikiran-pemikiran post-positivis lain, feminisme membawa pula semangat emansipatoris baik secara epistimologis (sebagai third-debate dalam ilmu hubungan internasional) maupun ontologis. Pemikiran feminisme dalam Hubungan Internasional menyatakan bahwa telah terjadi diskriminasi atas keberadaan perempuan dalam politik internasional yang disebabkan oleh beberapa faktor atau sebab. Beberapa faktor dan sebab itu mencabangkan pemikiran feminisme dalam beberapa pendekatan. Pendekatan   liberal menganggap ketidakacuhan sistem terhadap eksistensi perempuan merupakan faktor pemicu diskriminasi terhadapnya. Pendekatan Marxis menawarkan pemikiran lain, bahwa diskriminasi perempuan merupakan dampak dari sistem ekonomi dunia yang kapita...

Perangkap Helen dalam Konflik Rusia-Ukraina? Kasus Dilema Keamanan Sosietal

  By Semmy Tyar Armandha  |   Research Fellow, Prakerti Collective Intelligence K onflik Rusia-Ukraina yang saat ini memuncak pada operasi militer skala penuh,  telah mengundang respons, salah satuya upaya untuk menganalisis situasi yang terjadi. Setidaknya terdapat dua sudut pandang analogis yang  mengemuka. Pertama, pandangan bahwa Rusia akan seperti Jerman yang menganeksasi Sudentenland (bagian dari Cekoslovakia) pada 30 September 1938, dengan alasan wilayah tersebut dihuni oleh warga keturunan Jerman. Padahal sehari sebelumnya, Jerman bersama-sama dengan Inggris, Perancis dan Italia telah menyepakati Perjanjian Munich dalam penyerahan wilayah tersebut secara damai; manuver ini kemudian memicu Perang Dunia II. Kedua, pandangan yang menyebutkan posisi Rusia saat ini mirip dengan posisi Amerika Serikat saat bersi tegang  dengan Uni Soviet pada 1962. Soviet mengirim  misil-misil nuklir  ke  Kuba dalam rangka mempertahankannya...