Pendahuluan
Israel dan Rusia adalah dua negara dengan sistem politik yang sama yaitu parlementer. Kedua Negara ini dipimpin oleh kepala Negara dan kepala pemerintahan. Kepala Negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Israel mempunyai banyak partai begitu pula Rusia. Namun kedua Negara ini tidak sepaham dalam ideology. Rusia menganut komunis dan Israel menganut demokrasi.
Israel menganut parlemen unicameral atau satu kamar perwakilan rakyat disebut dengan Knesset yang dipilih 4 tahun sekali dengan cara pemilihan langsung dengan suara terbanyak. Sedangkan Rusia menganut bicameral atau dua kamar perwakilan dengan nama Federal Assembly or Federalnoye Sobraniye yang terdiri dari Dewan Atas dan Dewan bawah.
Presiden Israel dipilih setiap 5 tahun sekali dan boleh dipilih hingga 2 kali. Presiden dipilih oleh legislatif dengan mekanisme kendali partai-partai yang berhasil menduduki parlemen. Sedangkan Rusia memilih presidennya setiap 4 tahun.
Melihat persamaan dan perbedaan di atas, kedua Negara tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan tujuan melihat bagaimana proses politik yang terjadi dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam paper singkat ini, penulis menggunakan kerangka kerja David Easton dalam teori sistem untuk melihat proses terbetnuknya kebijakan sebagai perbandingan.
Pengambilan Keputusan
Dalam rangka mengartikulasikan kepentingan yang diperoleh melalui permintaan, Israel memiliki mekanisme parlemen yang lebih dominant, dengan kata lain keputusan perdana menteri sangat ditentukan dan didukung oleh parlemen. Jika Parlemen tidak setuju, maka keputusan PM tidak dapat dijalankan. Sedangkan Rusia di bawah kepemimpinan Vladmir Putin dari 2000-2008 menjadikan struktur pemerintahan yang lebih terpusat. System ini mampu diterima masyarakat karena memberikan kesejahteraan dengan menarik ribuan rakyat dari kemiskinan.[1]
Vladimir Putin menghilangkan system pemilihan gubernur dan menggantinya dengan penunjukkan oleh presiden langsung. Dalam masanya, Presiden terlihat sangat dominant dibandingkan perdana menteri bahkan kepada badan legislative dan yudikatif. Namun peran Putin sangat kental di mata rakyatnya yang dianggap mampu mengangkat nama Rusia kembali ke tataran Internasional. Mengapa sistem non-demokrasi yang cenderung otoriter ini bisa diterima seperti negara-negara demokrasi yang bebas pada umumnya?
Dari kerangka kerja Easton, permintaan (demand) yang merupakan input diproses dengan cara yang sangat popular dan sangat mengartikulasikan kepentingan nasional. Sehingga pada saat kebijakan atau output dilaksanakan sebagai timbal balik (feedback), maka permintaan tadi telah menjadi dukungan. Disini faktor kepemimpinan Putin adalah sebagai variabel yang menentukan keberhasilan pemerintahan yangh ia pimpin. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari masih berpengaruhnya Putin di pemerintahan walau hanya menjabat Perdana Menteri.
Rusia telah mengangkat dirinya kembali pada masa pemerintahan Putin dengan berada pada posisi ke 3 cadangan devisa terbanyak. Kemudian 20 juta orang yang terangkat dari kemiskinan menjadi faktor keberhasilan lain yang terus mengangkat kepemimpinan Putin. Dalam analisa kebijakan luar negeri dikenal variable ideosinkretik atau variable personal dalam hal ini seorang pemimpin.
Jadi, sistem politik yang dianut kedua negara tidak menjamin keberhasilan suatu pemerintahan di bawah kepeminmpinan siapapun. Proses politik sangat menentukan dalam mengartikulasikan tuntutan dan dukungan menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kebijakan tersebut dapat terus berubah menjadi timbal balik yang berubah menjadi dukungan. Rusia adalah contoh negara yang berhasil menerapkan otoritarianisme tanpa menghalangi rakyat untuk berusaha tetapi pemerintah berusaha mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Komentar
Posting Komentar